65 Soal PKn Sistem Pemerintahan di Indonesia & Jawaban
Wednesday, May 9, 2018
Soal PPKn tentang sistem pemerintahan di Indonesia dan kunci jawaban. Dalam UUD 1945 telah diatur beberapa ketentuan dalam pelaksanaan tatakenegaraan dan sistem pemerintah di Indonesia dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
Kali ini, akan kita pelajari tentang sistem pemerintahan di Indonesia melalui latihan soal PKN. Dengan menjawab beberapa pertanyaan tentang sistem pemerintahan, kami harap dapat meningkatkan kompetensi ada dalam memahami sistem pemerintaran Republik Indonesia yang terdiri dari : proses pemilihan umum (Pemilu) dan Pilkada, mengetahui tentang lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945, dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah.
Tentu saja, kami tidak lupa untuk melampirkan kunci jawaban soal sistem pemerintahan pada akhir artikel. Sengaja kami letakkan pada akhir artikel agar anda dalam menjawab pertanyaan tentang sistem pemerintahan tidak langsung tahu kunci jawaban/ pembahasannya.
Jadi, meskipun dalam soal PKN sistem pemerintahan ini sudah ada kunci jawabannya, kami tetap menyarankan kepada anda untuk mengerjakan soal PKN ini dengan teliti dan mandiri. Siapa tahu ada soal atau kunci jawaban yang tidak sesuai.
Melihat deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa latihan soal PKN ini sangat cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai alat ukur untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami sistem pemerintahan di Indonesia. Tanpa panjang lebar lagi, berikut ini soal dan jawaban sistem pemerintahan RI.
a. Presiden
b. BPK
c. KPU
d. Mahkamah Konstitusi
2. Pemilihan kepala daerah berdasarkan amendemen UUD 1945 dilaksanakan secara ...
a. langsung
b. tidak langsung
c. aklamasi
d. formatur
3. Perda disusun oleh ...
a. Dinas daerah dan Sekda
b. Kepala daerah dan DPRD
c. BPD dan kepala daerah
d. DPRD dan Sekda
4. Anggota DPD dipilih langsung oleh
a. Presiden
b. rakyat
c. MPR
d. DPR
5. Partai pemenang dalam pemilu 2009 adalah ...
a. PPP
b. Golkar
c. PDI
d. Partai Demokrat
6. Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak....
a. 540
b. 580
c. 750
d. 560
7. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem....
a. demokrasi
b. otoriter
c. parlementer
d. presidensil
8. Undang-undang untuk melaksanakan pemilu 2009 adalah ...
a. UU Nomor 23 Tahun 2003
b. UU Nomor 12 Tahun 2003
c. UU Nomor 10 Tahun 2008
d. UU Nomor 27 Tahun 2007
9. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kotaditetapkan paling sedikit ...
a. 20
b. 30
c. 40
d. 50
10. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota adalah ...
a. kecamatan
b. kelurahan
c. kabupaten
d. provinsi
11. Berikut yang bukan asas pemilu sebelum pemilu tahun 2009 adalah ...
a. langsung
b. umum
c. demokratis
d. adil
12. Pemilu memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem ...
a. distrik berwakil banyak
b. proporsional
c. distrik tidak berwakil
d. proporsional terbuka
13. Pemilu di selenggarakan untuk memilih, kecuali ...
a. DPR
b. DPRD
1. C. DPD
c. Camat
14. Mengawasi jalannya pemerintahan adalah tugas ...
a. DPR
b. DPD
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
15. Sikap politik luar negeri bebas aktif merupakan perwujudan tujuan negara Indonesia yang ...
a. melindungi segenap tumpah darah Indonesia
b. memajukan segenap tumpah darah Indonesia
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melaksanakan ketertiban dunia
16. Tempat pemungutan suara dalam pemilu disebut ...
a. KPPS
b. KPK
c. TPS
d. KPP
17. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR, jika tidak mendapat persetujuan DPR maka peraturan tersebut harus ...
a. disahkan oleh lembaga lain
b. direvisi dan diberlakukan
c. dicabut dan diganti
d. tetap dijalankan
18. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara diatur dalam ...
a. Pasal 10 UUD 1945
b. Pasal 11 UUD 1945
c. Pasal 23 UUD 1945
d. Pasal 12 UUD 1945
19. Lembaga yang bertugas memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ...
a. DPR
b. DPA
c. BPK
d. MA
20. Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah ...
a. DPR
b. BPK
c. DPD
d. MA
21. DPRD provinsi berada di ibu kota ....
a. provinsi
b. negara
c. kabupaten
d. kecamatan
22. DPR bersidang paling sedikit ...
a. sekali setahun
b. dua kali setahun
c. tiga kali setahun
d. lima kali setahun
23. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh ...
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. MA
24. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh ....
a. para menteri
b. gubernur
c. DPR
d. MPR
25. Lembaga legislatif Indonesia adalah ...
a. MA
b. KPK
c. DPR
d. MK
26. Lembaga perwakilan rakyat yang memliki tugas menetapkan UUD adalah ...
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. MK
27. Masa jabatan anggota DPD adalah ...
a. satu tahun
b. dua tahun
c. tiga tahun
d. lima tahun
28. Perangkat daerah yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah adalah ...
a. Satpol PP
b. Satpam
c. Polri
d. TNI
29. Lembaga negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan disebut ...
a. eksekutif
b. legislatif
c. МА
d. KPU
30. Lembaga negara yang menyusun undang-undang adalah ...
a. BPK
b. DPR
c. yudikatif
d. prerogatif
31. Lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi adalah ...
a. pengadilan umum
b. pengadilan negeri
c. pengadilan tinggi
d. Mahkamah Agung
32. Ketua MPR sekarang dijabat oleh MPR ...
a. Marzuki Ali
b. Taufik Kiemas
c. Taufik kurniawan
d. Pramono Anung
33. Hak DPR untuk meminta keterangan
2. kepada pemerintah dinamakan hak
a. budget
b. petisi
c. interpelasi
d. inisiatif
34. Lembaga perwakilan yang ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah adalah ..
a. MPR
b. DPD
c. Komisi Yudisial
d. Mahkamah Konstitusi
35. MA berwenang mengadili perkara pada tingkat ...
a. praperadilan
b. pertama
c. banding
d. kasasi
36. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang mengusulkan hakim agung adalah ...
a. Mahkamah Agung
b. Komisi Pemilihan Umum
c. Mahkamah Konstitusi
d. Komisi Yudisial
37. Hubungan kerja sama antara presiden dan DPR di bidang legislatif adalah ...
a. pembuatan UU
b. menyatakan perang
c. memberikan grasi
d. memberikan amnesti
38. Lembaga yang melakukan pemeriksaan semua pelaksanaan APBN adalah ...
a. MK
b. MA
3. с. KY
c. BPK
39. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ...
a. MPR
b. DPD
c. Presiden
d. DPR
40. Di bawah ini lembaga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, kecuali ....
a. MPR
b. DPD
c. presiden
d. DPA
Soal Essay Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia adalah ...
2. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara ...
3. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada...
4. Jabatan Presiden maksimal...
5. DPR adalah lembaga ...
6. Ketua DPR periode 2009-2014 adaah ....
7. Kepala daerah kabupaten adalah ...
8. Untuk membantu perkembangan ekonomi di daerah didirikan ...
9. Kewenangan daerah untuk mengatur daerah sendiri disebut ...
10. Undang-Undang yang membuat adalah ...
11. Hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan periode pemerintah disebut ...
12. Berbeda dengan anggota DPR, anggota DPD bukan berasal dari ...
13. Sama seperti anggota DPR, anggota DPD secara otomatis juga menjadi anggota ...
14. Sejak UUD 1945 diamendemen, presiden tidak lagi diangkat oleh ... melainkan dipilih melalui pemilu
15. Lembaga negara yang memeriksa pengelolaan keuangan negara adalah ...
Soal Uraian Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Apa yang dimaksud dengan asas bebas dalam pelaksanaan permilu?
2. Apa saja posisi atau jabatan yang ditentukan dalam pemilu?
3. Apa syarat untuk menentukan presiden terpilih (pemenang) dalam pemilu?
4. Apakah calon presiden dan wapres harus berasal dari partai politik yang sama?
5. Sebutkan tempat yang tidak boleh digunakan sebagai arena kampanye!
6. Sebutkan tiga cara kampanye yang boleh dilakukan!
7. Bagaimana caranya seorang tunanetra dapat menggunakan haknya dalam pemilu?
8. Bagaimana jika capres dan cawapres peserta pemilu belum ada yang mengumpůlkan suara lebih dari 50%? Jelaskan!
9. Dapatkah seorang WNI yang bertempat tinggal di Inggris mengajukan diri sebagai capres? Jelaskan!
10. Apakah suara pemilih capres dan cawapres dinyatakan sah jika pemilih memilih lebih dari satu capres dan cawapres? Jelaskan!
1. KPU
2. Luber dan Jurdil (Demokrasi)
3. Presiden
4. 2 kali
5. Legislatif
6. Marzuki Ali
7. DPRD
8. Koperasi
9. Otonomi Daerah
10. DPR
11. Interpelasi
12. Partai Politik
13. MPR
14. Menteri
15. BPK
Jawaban Soal Uraian
1. Setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun
2. DPR, DPD, dan DPRD
3. Pada saat pelaksanaan Pemilu, telah berumur 17 tahun, tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, terdaftar dalam DPT
4. Tidak, karena berasal dari gabungan partai politik peserta Pemilu. Aggota DPR yang memperoleh minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah nasional
5. Kantor-kantor pusat pemerintahan dan kegiatan kampanye tidak melanggar larangan kampanye serta peraturan perundang-undangan.
6. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media masa cetak, dan media masa elektronik, pemasangan alat peraga di tempat umum
7. Mendapat bantuan dari petugas KPU
8. Harus memperoleh minimal 20% dari jumlah kursi DPR dan 25% dari jumlah suara sah nasional
9. Dapat asalkan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang
10. Dinyatakan tidak sah
Buka Juga :
1. 70 Soal dan Jawaban Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
2. 60 Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum, Peradilan Nasional & Jawaban
Jawaban Soal Pilihan Ganda
1 C 11 C 21 A 31 C
2 A 12 D 22 D 32 A
3 B 13 D 23 A 33 C
4 B 14 A 24 A 34 A
5 D 15 D 25 C 35 D
6 A 16 C 26 B 36 D
7 D 17 C 27 D 37 A
8 C 18 C 28 A 38 D
9 A 19 C 29 A 39 D
10 C 20 D 30 B 40 D
Soal dan jawaban tentang sistem pemerintahan Indonesia telah kami bagikan kepada anda, lengkap dengan kunci jawaban/ pembahasan, baik itu soal pilihan ganda, soal essay, dan soal uraian. Jika tidak puas dengan soal di atas, silahkan buka soal PPKn. Sumber https://www.muttaqin.id/
Kali ini, akan kita pelajari tentang sistem pemerintahan di Indonesia melalui latihan soal PKN. Dengan menjawab beberapa pertanyaan tentang sistem pemerintahan, kami harap dapat meningkatkan kompetensi ada dalam memahami sistem pemerintaran Republik Indonesia yang terdiri dari : proses pemilihan umum (Pemilu) dan Pilkada, mengetahui tentang lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945, dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah.
Soal PKn Sistem Pemerintahan di Indonesia
Dalam soal tentang sistem pemerintahan Indonesia ini, ada tiga jenis soal yang akan kami bagikan, antara lain soal pilihan ganda/ pilgan (multiple choice) sejumlah 40 soal, soal essay sejumlah 15 soal, dan soal uraian sejumlah 10 soal. Dalam soal tersebut telah kami sisipkan jenis soal mudah, sedang, dan sulit/ sukar (HOTS).Tentu saja, kami tidak lupa untuk melampirkan kunci jawaban soal sistem pemerintahan pada akhir artikel. Sengaja kami letakkan pada akhir artikel agar anda dalam menjawab pertanyaan tentang sistem pemerintahan tidak langsung tahu kunci jawaban/ pembahasannya.
Jadi, meskipun dalam soal PKN sistem pemerintahan ini sudah ada kunci jawabannya, kami tetap menyarankan kepada anda untuk mengerjakan soal PKN ini dengan teliti dan mandiri. Siapa tahu ada soal atau kunci jawaban yang tidak sesuai.
Melihat deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa latihan soal PKN ini sangat cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai alat ukur untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami sistem pemerintahan di Indonesia. Tanpa panjang lebar lagi, berikut ini soal dan jawaban sistem pemerintahan RI.
Soal Pilihan Ganda Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Lembaga penyelenggara pemilu adalah ...a. Presiden
b. BPK
c. KPU
d. Mahkamah Konstitusi
2. Pemilihan kepala daerah berdasarkan amendemen UUD 1945 dilaksanakan secara ...
a. langsung
b. tidak langsung
c. aklamasi
d. formatur
3. Perda disusun oleh ...
a. Dinas daerah dan Sekda
b. Kepala daerah dan DPRD
c. BPD dan kepala daerah
d. DPRD dan Sekda
4. Anggota DPD dipilih langsung oleh
a. Presiden
b. rakyat
c. MPR
d. DPR
5. Partai pemenang dalam pemilu 2009 adalah ...
a. PPP
b. Golkar
c. PDI
d. Partai Demokrat
6. Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak....
a. 540
b. 580
c. 750
d. 560
7. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem....
a. demokrasi
b. otoriter
c. parlementer
d. presidensil
8. Undang-undang untuk melaksanakan pemilu 2009 adalah ...
a. UU Nomor 23 Tahun 2003
b. UU Nomor 12 Tahun 2003
c. UU Nomor 10 Tahun 2008
d. UU Nomor 27 Tahun 2007
9. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kotaditetapkan paling sedikit ...
a. 20
b. 30
c. 40
d. 50
10. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota adalah ...
a. kecamatan
b. kelurahan
c. kabupaten
d. provinsi
11. Berikut yang bukan asas pemilu sebelum pemilu tahun 2009 adalah ...
a. langsung
b. umum
c. demokratis
d. adil
12. Pemilu memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem ...
a. distrik berwakil banyak
b. proporsional
c. distrik tidak berwakil
d. proporsional terbuka
13. Pemilu di selenggarakan untuk memilih, kecuali ...
a. DPR
b. DPRD
1. C. DPD
c. Camat
14. Mengawasi jalannya pemerintahan adalah tugas ...
a. DPR
b. DPD
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
15. Sikap politik luar negeri bebas aktif merupakan perwujudan tujuan negara Indonesia yang ...
a. melindungi segenap tumpah darah Indonesia
b. memajukan segenap tumpah darah Indonesia
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melaksanakan ketertiban dunia
16. Tempat pemungutan suara dalam pemilu disebut ...
a. KPPS
b. KPK
c. TPS
d. KPP
17. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR, jika tidak mendapat persetujuan DPR maka peraturan tersebut harus ...
a. disahkan oleh lembaga lain
b. direvisi dan diberlakukan
c. dicabut dan diganti
d. tetap dijalankan
18. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara diatur dalam ...
a. Pasal 10 UUD 1945
b. Pasal 11 UUD 1945
c. Pasal 23 UUD 1945
d. Pasal 12 UUD 1945
19. Lembaga yang bertugas memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ...
a. DPR
b. DPA
c. BPK
d. MA
20. Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah ...
a. DPR
b. BPK
c. DPD
d. MA
21. DPRD provinsi berada di ibu kota ....
a. provinsi
b. negara
c. kabupaten
d. kecamatan
22. DPR bersidang paling sedikit ...
a. sekali setahun
b. dua kali setahun
c. tiga kali setahun
d. lima kali setahun
23. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh ...
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. MA
24. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh ....
a. para menteri
b. gubernur
c. DPR
d. MPR
25. Lembaga legislatif Indonesia adalah ...
a. MA
b. KPK
c. DPR
d. MK
26. Lembaga perwakilan rakyat yang memliki tugas menetapkan UUD adalah ...
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. MK
27. Masa jabatan anggota DPD adalah ...
a. satu tahun
b. dua tahun
c. tiga tahun
d. lima tahun
28. Perangkat daerah yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah adalah ...
a. Satpol PP
b. Satpam
c. Polri
d. TNI
29. Lembaga negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan disebut ...
a. eksekutif
b. legislatif
c. МА
d. KPU
30. Lembaga negara yang menyusun undang-undang adalah ...
a. BPK
b. DPR
c. yudikatif
d. prerogatif
a. pengadilan umum
b. pengadilan negeri
c. pengadilan tinggi
d. Mahkamah Agung
32. Ketua MPR sekarang dijabat oleh MPR ...
a. Marzuki Ali
b. Taufik Kiemas
c. Taufik kurniawan
d. Pramono Anung
33. Hak DPR untuk meminta keterangan
2. kepada pemerintah dinamakan hak
a. budget
b. petisi
c. interpelasi
d. inisiatif
34. Lembaga perwakilan yang ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah adalah ..
a. MPR
b. DPD
c. Komisi Yudisial
d. Mahkamah Konstitusi
35. MA berwenang mengadili perkara pada tingkat ...
a. praperadilan
b. pertama
c. banding
d. kasasi
36. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang mengusulkan hakim agung adalah ...
a. Mahkamah Agung
b. Komisi Pemilihan Umum
c. Mahkamah Konstitusi
d. Komisi Yudisial
37. Hubungan kerja sama antara presiden dan DPR di bidang legislatif adalah ...
a. pembuatan UU
b. menyatakan perang
c. memberikan grasi
d. memberikan amnesti
38. Lembaga yang melakukan pemeriksaan semua pelaksanaan APBN adalah ...
a. MK
b. MA
3. с. KY
c. BPK
39. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ...
a. MPR
b. DPD
c. Presiden
d. DPR
40. Di bawah ini lembaga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, kecuali ....
a. MPR
b. DPD
c. presiden
d. DPA
Soal Essay Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia adalah ...
2. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara ...
3. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada...
4. Jabatan Presiden maksimal...
5. DPR adalah lembaga ...
6. Ketua DPR periode 2009-2014 adaah ....
7. Kepala daerah kabupaten adalah ...
8. Untuk membantu perkembangan ekonomi di daerah didirikan ...
9. Kewenangan daerah untuk mengatur daerah sendiri disebut ...
10. Undang-Undang yang membuat adalah ...
11. Hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan periode pemerintah disebut ...
12. Berbeda dengan anggota DPR, anggota DPD bukan berasal dari ...
13. Sama seperti anggota DPR, anggota DPD secara otomatis juga menjadi anggota ...
14. Sejak UUD 1945 diamendemen, presiden tidak lagi diangkat oleh ... melainkan dipilih melalui pemilu
15. Lembaga negara yang memeriksa pengelolaan keuangan negara adalah ...
Soal Uraian Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Apa yang dimaksud dengan asas bebas dalam pelaksanaan permilu?
2. Apa saja posisi atau jabatan yang ditentukan dalam pemilu?
3. Apa syarat untuk menentukan presiden terpilih (pemenang) dalam pemilu?
4. Apakah calon presiden dan wapres harus berasal dari partai politik yang sama?
5. Sebutkan tempat yang tidak boleh digunakan sebagai arena kampanye!
6. Sebutkan tiga cara kampanye yang boleh dilakukan!
7. Bagaimana caranya seorang tunanetra dapat menggunakan haknya dalam pemilu?
8. Bagaimana jika capres dan cawapres peserta pemilu belum ada yang mengumpůlkan suara lebih dari 50%? Jelaskan!
9. Dapatkah seorang WNI yang bertempat tinggal di Inggris mengajukan diri sebagai capres? Jelaskan!
10. Apakah suara pemilih capres dan cawapres dinyatakan sah jika pemilih memilih lebih dari satu capres dan cawapres? Jelaskan!
Kunci Jawaban Soal Sistem Pemerintahan Indonesia
Jawaban Soal Essay1. KPU
2. Luber dan Jurdil (Demokrasi)
3. Presiden
4. 2 kali
5. Legislatif
6. Marzuki Ali
7. DPRD
8. Koperasi
9. Otonomi Daerah
10. DPR
11. Interpelasi
12. Partai Politik
13. MPR
14. Menteri
15. BPK
Jawaban Soal Uraian
1. Setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun
2. DPR, DPD, dan DPRD
3. Pada saat pelaksanaan Pemilu, telah berumur 17 tahun, tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, terdaftar dalam DPT
4. Tidak, karena berasal dari gabungan partai politik peserta Pemilu. Aggota DPR yang memperoleh minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah nasional
5. Kantor-kantor pusat pemerintahan dan kegiatan kampanye tidak melanggar larangan kampanye serta peraturan perundang-undangan.
6. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media masa cetak, dan media masa elektronik, pemasangan alat peraga di tempat umum
7. Mendapat bantuan dari petugas KPU
8. Harus memperoleh minimal 20% dari jumlah kursi DPR dan 25% dari jumlah suara sah nasional
9. Dapat asalkan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang
10. Dinyatakan tidak sah
Buka Juga :
1. 70 Soal dan Jawaban Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
2. 60 Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum, Peradilan Nasional & Jawaban
Jawaban Soal Pilihan Ganda
1 C 11 C 21 A 31 C
2 A 12 D 22 D 32 A
3 B 13 D 23 A 33 C
4 B 14 A 24 A 34 A
5 D 15 D 25 C 35 D
6 A 16 C 26 B 36 D
7 D 17 C 27 D 37 A
8 C 18 C 28 A 38 D
9 A 19 C 29 A 39 D
10 C 20 D 30 B 40 D
Soal dan jawaban tentang sistem pemerintahan Indonesia telah kami bagikan kepada anda, lengkap dengan kunci jawaban/ pembahasan, baik itu soal pilihan ganda, soal essay, dan soal uraian. Jika tidak puas dengan soal di atas, silahkan buka soal PPKn. Sumber https://www.muttaqin.id/