30 Soal PKn Kelas 11 Semester (2) Genap (UAS) & Jawaban
Sunday, February 18, 2018
Soal PKn kelas 11 semester 2 (UAS) beserta kunci jawabannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan lagi soal PKN SMA/MA Kelas 11 semester 2 kepada para pembaca. Kami sebenarnya sudah pernah membagikan soal yang sama, jadi sebelum anda membaca lebih jauh lagi tentang soal PKN kelas XI ini, silahkan buka juga : Soal Mapel PKn kelas XI semester 2 dan jawabannya (Kurikulum 2013).
Soal PKn yang akan kami bagikan kali ini sangat sesuai jika anda gunakan sebagai soal latihan Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Ulangan Kenaikan Kelas (UKK). Hal ini karena materi yang digunakan dalam soal PKn Kelas XI ini terdiri dari materi pelajaran PKn kelas XI semester 2.
Untuk jenis soal PKn SMA/ MA Kelas XI ini, tidak berbeda jauh dengan soal PKN yang sebelumnya, yaitu jenis soal pilihan ganda. Hanya saja jumlah soal yang kami sediakan hanya 30 soal pilihan ganda. Oleh karena itu, jika dalam soal PKn XI SMA ini anda tidak puas, silahkan buka : 40 Soal Pilihan Ganda PKn kelas XI semester 2 & jawabannya.
Meskipun hanya ada 30 soal pilihan ganda, kami harap soal UAS genap PKn kelas XI ini sudah cukup untuk digunakan sebagai alat pengukur pengetahuan siswa pada mata pelajaran PKN kelas XI semester 2. Tidak lupa dalam soal PKN SMA Kelas XI ini sudah kami lengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan. Jadi, jika anda lupa tentang materi, atau tidak membawa buku pelajaran PKn, anda tetap dapat menjawab pertanyaan dalam soal PKN ini dengan lancar. Tanpa panjang lebar lagi, berikut ini soal dan jawaban UAS PKn kelas XI Semester 2.
1. Perlunya sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah…
a. Awal dari percaya dalam kehidupan
b. Agar anggota masyarakat merasa tenang dan aman
c. Supaya pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan aman
d. Mengurangi gejolak dalam kehidupan sehari-hari
e. Supaya terbina saling percaya dalam kehidupan ini
2. Yang bukan contoh upaya mewujudkan jaminan keadilan di bidang hukum adalah…
a. Menyediakan pengacara bagi terdakwa tidak mampu
b. Memberi hukan yang setimpal terhadap pelanggar hukum
c. Memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum
d. Mengutamakan asas praduga tak bersalah
e. Menghargai hak-hak kaum atau kelompok minoritas
3. Salah satu perilaku yang memperlihatkan sikap positif terhadap upaya meningkatkan jaminan keadilan yaitu..
a. Pejabat negara menyerahkan kasus yang menimpa keluarganya pada pihak berwajib
b. Melaporkan kekayaan pejabat negara
c. Melaporkan adanya kejahatan kepada yang berwenang
d. Mengaudit penggunaan keuangan negara
e. Pejabat mengundurkan diri apabila tidak mampu
4. Pentingnya jaminan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain yaitu ...
a. Investasi dapat tumbuh dan berkembang
b. Supaya aparat penegak hukum dapat dipercaya
c. Agar masyarakat dapa tumbuh dan berkembang
d. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
e. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara
5. Salah satu contoh bersikap adil dalam bernegara, yaitu…
a. Melaksanakan hak dan kewajiban
b. Ikut serta dalam membela tanah air dan bangsa
c. Menjaga hak dan kewajiban pribadi dengan baik
d. Selalu mendahulukan kewajiban daripada hak
e. Tidak sewenang-wenang terhadap orang lain
6. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga mengandung makna bahwa dalam kehidupan demokrasi…
a. Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat
b. Setiap orang harus mengakui dan dapat menerima perbedaan
c. Memberdayagunakan orang untuk tumbuh mandiri atas kekuatannya sendiri
d. Satu-satunya cara menyelesaikan perselisihan adalah dialog
e. Membantu dan menolong sesama warga negara yang sedang kesusahan
7. Keterbukaan dalam kehidupan bernegara adalah salah satu syarat mutlak agar warga negara…
a. Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi
b. Dapat menghindari segala kecurigaan dan buruk sangka antarsesama manusia
c. Berpeluang untuk mencampuri urusan orang laindemi kedamaian bersama
d. Dapat mengemukakan pendapat sebebas-bebasnya sesuai keinginannya
e. Dapat membeberkan segala permasalahan atau kepada orang lain yang dikenal
8. Keadilan adalah suatu keadaan jika kita memperlakukan orang lain …
a. Sesuai situasi dan kondisi
b. Berdasarkan kualitas hubungan
c. Keadilan legalitas
d. Berdasarkan status sosialnya
e. Sesuai hak dan kewajiban
9. Hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli barang miliknya, hak memuat perjanjian atau kontrak merupakan bentuk dari hak asasi…
a. Sosial budaya
b. Pribadi
c. Persamaan hukum
d. Ekonomi
e. Politik
10. Di bawah ini yang tidak termasuk tugas Mahkamah Agung dalam bidang pengadilan yaitu ...
a. Menguji keabsahan peraturan yang berbentuk UU
b. Mengukuhkan atau membatalkan keputusan dan menetapkan pengadilan lain di tingkat kasasi
c. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer
d. Meninjau kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap
e. Memutuskan sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan di beberapa ingkungan pengadilan
11. Penerapan pemerintahan tidak transparan akan mengakibatkan ...
a. Kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan
b. Ketidakadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
c. Keinginan untuk memisahkan diri dan menjadi negara berdiri sendiri
d. Peralihan kekuasaan pemerintahan secara paksa dan kekerasan
e. Perubahan hukum dan Undang-Undang Dasar negara bersangkutan
12. Ide dasar demokrasi yaitu ...
a. Ketertiban dan kesejahteraan seluruh rakyat negara
b. Pengakuan harkat dan martabat manusia
c. Pemberantasan kebebasan warga negara
d. Manusia mempunyai kemampuan yang sama
e. Kemampuan menghargai dan menerima perbedaan
13. Yang tidak termasuk prinsip HAM yang terkadung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ...
a. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia
b. Kemerdekaan meruakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa
c. Kemerdekaan nasional melindungi seluruh rakyat
d. Seluruh warga negara bebas menyatakan pendapat
e. Negara ikut mencerdaskan bangsa
14. Yang tidak termasuk hambatan dan tantangan pelaksanaan HAM yaitu …
a. Kesadaran hukum yang masih rendah
b. Masih banyak penegak hukum yang kurang disiplin
c. Supremasi hukum yang belum optimal
d. Kualitas sumber daya manusia masih rendah
e. Gaji para penegak hukum yang rendah
15. Perhatikan pernyataan dibawah ini !
1) Mengembangkan diri
2) Mempertahankan hidup dan kehidupannya
3) Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
4) Memperoleh pekerjaan dan imbalan dan perlakuan yang layak
5) Memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya
Yang termasuk hak asasi pribadi manusia adalah…
a. 3, 4, dan 5
b. 1, 2, dan 3
c. 1, 2, dan 5
d. 1, 2, dan 4
e. 2, 3, dan 4
16. Perolehan warga negara berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari kedua orang tuanya dinamakan ...
a. Naturalisasi
b. Ius sanguinis
c. Opsi
d. Ius soli
e. Repudiasi
17. Contoh tindakan yang bertentangan dengan HAM yaitu …
a. Orang tua mengawinkan anaknya tanpa musyawarah
b. Pemerintah melarang kebebasan yang tidak bertanggung jawab
c. Hakim memutuskan sesuatu perkara berdasarkan bukti
d. Pelajar berkelahi kemudian diberi sanksi oleh pihak sekolah
e. Polisi memberi tilang kepada pengemudi yang tidak membawa SIM
18. Hakikat dari hak asasi manusia ditunjukkan untuk…
a. Menjamin kemerdekaan, kebebasan, dan kebahagiaan hidup umat manusia
b. Warga negara yang memiliki kebebasan dalam segala hal
c. Menjamin pergamaan harkat, derajat, dan martabat manusia
d. Menjamin hak dan kewajiban
e. Mejamin harga diri dan martabat manusia atau bangsa
19. Salah satu prisip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah menjunjung tinggi HAM. Prinsip ini memiliki arti bahwa negara …
a. Menjamin, melindungi, dan mengakui hak asasi manusia
b. Menjamin, mengamati, dan melindungi hak asasi manusia
c. Mengakui hak asasi manusia
d. Melindungi hak asasi manusia
e. Mengakui, melindungi, dan mengamati hak asasi manusia
20. Salah satu upaya mewujudkan jaminan keadilan dalam bidang politik dapat dilakukan dengan…
a. Menghargai hak-hak kaum atau kelompok minoritas
b. Memberi hukuman yang setimpal bagi pelanggar hukum
c. Menyantuni fakir miskin dan anak terlantar
d. Mengutamakan asas praduga tak bersalah
e. Memberi subsidi kepada penduduk dan daerah yang tidak mampu
21. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan hukum secara umum yaitu ...
a. Mencukupi segala kebutuhan warga negara
b. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya
c. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
d. Untuk mencapai keadilan dan ketertiban
e. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat
22. Suatu hukum yang mengatur berbagai kepentingan perseorangan dan negara dalam kedudukan bukan sebagai penguasa dinamakan hukum …
a. tata negara
b. publik
c. pidana
d. privat
e. perdata
23. UU No. 30 Tahun 2002 mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini yang tidak termasuk jenis korupsi yaitu ...
a. Korupsi waktu kerja
b. Korupsi intelektual
c. Korupsi uang
d. Korupsi etis
e. Korupsi jabatan politik
24. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 mengatur tentang…
a. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia
b. Sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan RI
c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
d. Sumber tertib hukum
e. Pancasila sebagi perjanjian luhur bangsa Indonesia
25. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia yang tegas dan bersifat reprensif yaitu ...
a. Menanamkan kesadran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
b. Mengucilkan para pelaku korupsi
c. Mengawasi para penegak hukum
d. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
e. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi
26. Media massa mempunyai peran besar dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam…
a. Memberitakan pelaksanaan korupsi
b. Memberikan pendidikan kepada masyarakat
c. Membantu polisi melacak koruptor
d. Memberikan bukti-bukti adanya korupsi
e. Memberitakan data-data pelaku korupsi
27. Dalam proses pengadilan, bila hukum mengajukan grasi, hal ini berarti terhukum…
a. Peradilan khusus
b. Menerima keputusan pengadilan
c. Peradilan banding dan kasasi
d. Peradilan KKN
e. Peradilan perkara berat dan lebih berat
28. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan dan cara pelaksanaan oleh alat-alat perlengkapan negara dinamakan ...
a. Huum perdata
b. Hukum administrasi negara
c. Hukum tata negara
d. Hukum pidana
e. Hukum acara
29. Di bawah ini bukan merupakan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu ...
a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan tentang terjadinya korupsi
b. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
c. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
d. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
e. Memonitor penyelenggaran pemerintah negara
30. Dalam tata urutan perundang-undangan negara Indonesia kedudukan ketetapan MPR berada…
a. Sejajar dengan keputusan MPR
b. Di bawah keputusan presiden
c. Lebih tinggi daripada undang-undang
d. Sejajar dengan keputusan presiden
e. Lebih rendah daripada undang-undang
Kunci Jawaban Soal PKn Kelas XI Semester 2
1 E 7 E 13 D 19 A 25 E
2 E 8 E 14 C 20 A 26 C
3 C 9 D 15 C 21 A 27 C
4 D 10 A 16 B 22 D 28 C
5 A 11 B 17 A 23 E 29 A
6 B 12 B 18 A 24 B 30 C
buka juga : Soal Mapel PKn kelas XI semester 2 dan jawabannya (Kurikulum 2013).
Demikian soal PKN kelas XI semester genap telah kami paparkan semuanya, termasuk kunci jawaban dan pembahasan soal PKn. Semoga dapat membantu anda yang sedang mencari soal PKn. Jika anda tidak puas dengan soal PKN kelas XI di atas, silahkan buka soal PKN kelas XI lain. Sumber https://www.muttaqin.id/
Soal PKn yang akan kami bagikan kali ini sangat sesuai jika anda gunakan sebagai soal latihan Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Ulangan Kenaikan Kelas (UKK). Hal ini karena materi yang digunakan dalam soal PKn Kelas XI ini terdiri dari materi pelajaran PKn kelas XI semester 2.
Soal PKn Kelas 11 Semester 2 Genap (UAS) dan Jawaban
Beberapa materi yang kami gunakan dalam penyusunan soal PKn ini antara lain : 1) sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI, 2) pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, 3) ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional, dan 4) kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi jika anda akan mengerjakan soal PKn kelas XI semester 2 ini, kami sarankan beberapa materi tersebut sudah anda siapkan.Untuk jenis soal PKn SMA/ MA Kelas XI ini, tidak berbeda jauh dengan soal PKN yang sebelumnya, yaitu jenis soal pilihan ganda. Hanya saja jumlah soal yang kami sediakan hanya 30 soal pilihan ganda. Oleh karena itu, jika dalam soal PKn XI SMA ini anda tidak puas, silahkan buka : 40 Soal Pilihan Ganda PKn kelas XI semester 2 & jawabannya.
Meskipun hanya ada 30 soal pilihan ganda, kami harap soal UAS genap PKn kelas XI ini sudah cukup untuk digunakan sebagai alat pengukur pengetahuan siswa pada mata pelajaran PKN kelas XI semester 2. Tidak lupa dalam soal PKN SMA Kelas XI ini sudah kami lengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan. Jadi, jika anda lupa tentang materi, atau tidak membawa buku pelajaran PKn, anda tetap dapat menjawab pertanyaan dalam soal PKN ini dengan lancar. Tanpa panjang lebar lagi, berikut ini soal dan jawaban UAS PKn kelas XI Semester 2.
Soal Pilihan Ganda PKN Kelas XI Semester 2
1. Perlunya sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah…a. Awal dari percaya dalam kehidupan
b. Agar anggota masyarakat merasa tenang dan aman
c. Supaya pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan aman
d. Mengurangi gejolak dalam kehidupan sehari-hari
e. Supaya terbina saling percaya dalam kehidupan ini
2. Yang bukan contoh upaya mewujudkan jaminan keadilan di bidang hukum adalah…
a. Menyediakan pengacara bagi terdakwa tidak mampu
b. Memberi hukan yang setimpal terhadap pelanggar hukum
c. Memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum
d. Mengutamakan asas praduga tak bersalah
e. Menghargai hak-hak kaum atau kelompok minoritas
3. Salah satu perilaku yang memperlihatkan sikap positif terhadap upaya meningkatkan jaminan keadilan yaitu..
a. Pejabat negara menyerahkan kasus yang menimpa keluarganya pada pihak berwajib
b. Melaporkan kekayaan pejabat negara
c. Melaporkan adanya kejahatan kepada yang berwenang
d. Mengaudit penggunaan keuangan negara
e. Pejabat mengundurkan diri apabila tidak mampu
4. Pentingnya jaminan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain yaitu ...
a. Investasi dapat tumbuh dan berkembang
b. Supaya aparat penegak hukum dapat dipercaya
c. Agar masyarakat dapa tumbuh dan berkembang
d. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
e. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara
5. Salah satu contoh bersikap adil dalam bernegara, yaitu…
a. Melaksanakan hak dan kewajiban
b. Ikut serta dalam membela tanah air dan bangsa
c. Menjaga hak dan kewajiban pribadi dengan baik
d. Selalu mendahulukan kewajiban daripada hak
e. Tidak sewenang-wenang terhadap orang lain
6. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga mengandung makna bahwa dalam kehidupan demokrasi…
a. Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat
b. Setiap orang harus mengakui dan dapat menerima perbedaan
c. Memberdayagunakan orang untuk tumbuh mandiri atas kekuatannya sendiri
d. Satu-satunya cara menyelesaikan perselisihan adalah dialog
e. Membantu dan menolong sesama warga negara yang sedang kesusahan
7. Keterbukaan dalam kehidupan bernegara adalah salah satu syarat mutlak agar warga negara…
a. Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi
b. Dapat menghindari segala kecurigaan dan buruk sangka antarsesama manusia
c. Berpeluang untuk mencampuri urusan orang laindemi kedamaian bersama
d. Dapat mengemukakan pendapat sebebas-bebasnya sesuai keinginannya
e. Dapat membeberkan segala permasalahan atau kepada orang lain yang dikenal
8. Keadilan adalah suatu keadaan jika kita memperlakukan orang lain …
a. Sesuai situasi dan kondisi
b. Berdasarkan kualitas hubungan
c. Keadilan legalitas
d. Berdasarkan status sosialnya
e. Sesuai hak dan kewajiban
9. Hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli barang miliknya, hak memuat perjanjian atau kontrak merupakan bentuk dari hak asasi…
a. Sosial budaya
b. Pribadi
c. Persamaan hukum
d. Ekonomi
e. Politik
10. Di bawah ini yang tidak termasuk tugas Mahkamah Agung dalam bidang pengadilan yaitu ...
a. Menguji keabsahan peraturan yang berbentuk UU
b. Mengukuhkan atau membatalkan keputusan dan menetapkan pengadilan lain di tingkat kasasi
c. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer
d. Meninjau kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap
e. Memutuskan sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan di beberapa ingkungan pengadilan
11. Penerapan pemerintahan tidak transparan akan mengakibatkan ...
a. Kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan
b. Ketidakadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
c. Keinginan untuk memisahkan diri dan menjadi negara berdiri sendiri
d. Peralihan kekuasaan pemerintahan secara paksa dan kekerasan
e. Perubahan hukum dan Undang-Undang Dasar negara bersangkutan
12. Ide dasar demokrasi yaitu ...
a. Ketertiban dan kesejahteraan seluruh rakyat negara
b. Pengakuan harkat dan martabat manusia
c. Pemberantasan kebebasan warga negara
d. Manusia mempunyai kemampuan yang sama
e. Kemampuan menghargai dan menerima perbedaan
13. Yang tidak termasuk prinsip HAM yang terkadung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ...
a. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia
b. Kemerdekaan meruakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa
c. Kemerdekaan nasional melindungi seluruh rakyat
d. Seluruh warga negara bebas menyatakan pendapat
e. Negara ikut mencerdaskan bangsa
14. Yang tidak termasuk hambatan dan tantangan pelaksanaan HAM yaitu …
a. Kesadaran hukum yang masih rendah
b. Masih banyak penegak hukum yang kurang disiplin
c. Supremasi hukum yang belum optimal
d. Kualitas sumber daya manusia masih rendah
e. Gaji para penegak hukum yang rendah
15. Perhatikan pernyataan dibawah ini !
1) Mengembangkan diri
2) Mempertahankan hidup dan kehidupannya
3) Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
4) Memperoleh pekerjaan dan imbalan dan perlakuan yang layak
5) Memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya
Yang termasuk hak asasi pribadi manusia adalah…
a. 3, 4, dan 5
b. 1, 2, dan 3
c. 1, 2, dan 5
d. 1, 2, dan 4
e. 2, 3, dan 4
16. Perolehan warga negara berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari kedua orang tuanya dinamakan ...
a. Naturalisasi
b. Ius sanguinis
c. Opsi
d. Ius soli
e. Repudiasi
17. Contoh tindakan yang bertentangan dengan HAM yaitu …
a. Orang tua mengawinkan anaknya tanpa musyawarah
b. Pemerintah melarang kebebasan yang tidak bertanggung jawab
c. Hakim memutuskan sesuatu perkara berdasarkan bukti
d. Pelajar berkelahi kemudian diberi sanksi oleh pihak sekolah
e. Polisi memberi tilang kepada pengemudi yang tidak membawa SIM
18. Hakikat dari hak asasi manusia ditunjukkan untuk…
a. Menjamin kemerdekaan, kebebasan, dan kebahagiaan hidup umat manusia
b. Warga negara yang memiliki kebebasan dalam segala hal
c. Menjamin pergamaan harkat, derajat, dan martabat manusia
d. Menjamin hak dan kewajiban
e. Mejamin harga diri dan martabat manusia atau bangsa
19. Salah satu prisip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah menjunjung tinggi HAM. Prinsip ini memiliki arti bahwa negara …
a. Menjamin, melindungi, dan mengakui hak asasi manusia
b. Menjamin, mengamati, dan melindungi hak asasi manusia
c. Mengakui hak asasi manusia
d. Melindungi hak asasi manusia
e. Mengakui, melindungi, dan mengamati hak asasi manusia
Soal Pilihan Ganda PKN Kelas XI Semester 2 (Genap)
20. Salah satu upaya mewujudkan jaminan keadilan dalam bidang politik dapat dilakukan dengan…a. Menghargai hak-hak kaum atau kelompok minoritas
b. Memberi hukuman yang setimpal bagi pelanggar hukum
c. Menyantuni fakir miskin dan anak terlantar
d. Mengutamakan asas praduga tak bersalah
e. Memberi subsidi kepada penduduk dan daerah yang tidak mampu
21. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan hukum secara umum yaitu ...
a. Mencukupi segala kebutuhan warga negara
b. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya
c. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
d. Untuk mencapai keadilan dan ketertiban
e. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat
22. Suatu hukum yang mengatur berbagai kepentingan perseorangan dan negara dalam kedudukan bukan sebagai penguasa dinamakan hukum …
a. tata negara
b. publik
c. pidana
d. privat
e. perdata
23. UU No. 30 Tahun 2002 mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini yang tidak termasuk jenis korupsi yaitu ...
a. Korupsi waktu kerja
b. Korupsi intelektual
c. Korupsi uang
d. Korupsi etis
e. Korupsi jabatan politik
24. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 mengatur tentang…
a. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia
b. Sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan RI
c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
d. Sumber tertib hukum
e. Pancasila sebagi perjanjian luhur bangsa Indonesia
25. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia yang tegas dan bersifat reprensif yaitu ...
a. Menanamkan kesadran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
b. Mengucilkan para pelaku korupsi
c. Mengawasi para penegak hukum
d. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
e. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi
26. Media massa mempunyai peran besar dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam…
a. Memberitakan pelaksanaan korupsi
b. Memberikan pendidikan kepada masyarakat
c. Membantu polisi melacak koruptor
d. Memberikan bukti-bukti adanya korupsi
e. Memberitakan data-data pelaku korupsi
27. Dalam proses pengadilan, bila hukum mengajukan grasi, hal ini berarti terhukum…
a. Peradilan khusus
b. Menerima keputusan pengadilan
c. Peradilan banding dan kasasi
d. Peradilan KKN
e. Peradilan perkara berat dan lebih berat
28. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan dan cara pelaksanaan oleh alat-alat perlengkapan negara dinamakan ...
a. Huum perdata
b. Hukum administrasi negara
c. Hukum tata negara
d. Hukum pidana
e. Hukum acara
29. Di bawah ini bukan merupakan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu ...
a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan tentang terjadinya korupsi
b. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
c. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
d. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
e. Memonitor penyelenggaran pemerintah negara
30. Dalam tata urutan perundang-undangan negara Indonesia kedudukan ketetapan MPR berada…
a. Sejajar dengan keputusan MPR
b. Di bawah keputusan presiden
c. Lebih tinggi daripada undang-undang
d. Sejajar dengan keputusan presiden
e. Lebih rendah daripada undang-undang
Kunci Jawaban Soal PKn Kelas XI Semester 2
1 E 7 E 13 D 19 A 25 E
2 E 8 E 14 C 20 A 26 C
3 C 9 D 15 C 21 A 27 C
4 D 10 A 16 B 22 D 28 C
5 A 11 B 17 A 23 E 29 A
6 B 12 B 18 A 24 B 30 C
buka juga : Soal Mapel PKn kelas XI semester 2 dan jawabannya (Kurikulum 2013).