Soal PPKN : Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Tuesday, December 13, 2016
Soal PPKN bab sistem hukum dan peradilan nasional yang mana bab tersebut dipelajari di SMA/MA. Untuk materi yang dijadikan rujukan dalam soal tentang bab sistem hukum dan peradilan nasional antara lain :
Silahkan download soal di atas melalui link berikut.
Download Soal
Sumber https://www.muttaqin.id/
a. Hakikat Hukum
b. Klasifikasi Hukum
c. Negara Hukum
d. Sistem Hukum Nasional
e. Lembaga Peradilan
f. Proses Peradilan
g. Kesadaran Hukum
h. Korupsi dan Upaya Pemberantasannya
Silahkan buka juga soal lain kategori mata pelajaran PPKN SMA/MA :
Soal PPKN : Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945
Soal PPKN : Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945
Dua jenis soal yang kami sediakan bisa pembaca pilih, yaitu soal pilihan ganda (multiple choice) dan soal uraian atau esai.
Soal Pilihan Ganda : Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
1. Ada hukum tertulis dan tidak tertulis, penggolongan hukum ini berdasarkan ....
a. masalah diatur
b. wilayah berlakunya
c. pribadi yang di atur
d. waktu
e. wujudnya
2. Hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif disebut ….
a. hukum perdata
b. ius constituendum
c. ius constitutum
d. hukum insidentil
e. hukum publik
3. Hukum yang berisi perintah dan larangan adalah ….
a. hukum perdata
b. hukum acara
c. hukum insidentil
d. hukum formal
e. hukum material
4. Hukum yang berlaku dan mengatur hanya bagi golongan tertentu saja, disebut hukum ....
a. hukum satu golongan
b. ius constitutum
c. hukum positif
d. constituendum
e. hukum nasional
5. Segala peraturan itu tidak tertulis dalam masyarakat tertentu, meresap dalam sanubari warganya dan apabila dilanggar menimbulkan akibat hukum tertentu dsisebut ….
a. hukum pidana
b. hukum perdata
c. hukum adat
d. hukum dagang
e. hukum antargolongan
6. Berdasarkan isi masalah yang diatur hukum dapat digolongkan menjadi antara lain ….
a. hukum tertulis
b. hukum formal
c. hukum publik
d. hukum material
e. hukum positif
7. Hukum administrasi negara dan hukum tata negara termasuk dalam lapangan ....
a. hukum sipil
b. hukum tata usaha negara
c. hukum publik
d. hukum negara
e. hukum tata pemerintahan
8. Penggolongan hukum yang membagi adanya hukum tertulis dan tidak tertulis merupakan penggolonga hukum berdasarkan ....
a. masalah di atur
b. wilayah berlakunya
c. pribadi yang di atur
d. waktu
e. wujudnya
9. Dari segi pelaksanaannya hukum dapat dibedakan menjadi hukum ....
a. nasional dan internasional
b. formal dan materiil
c. publik dan perdata
d. tertulis dan tidak tertulis
e. positif dan negatif
10. Hukum material dan hukum formal merupakan penggolongan hukum berdasarkan ….
a. ruang berlakunya
b. fungsinya
c. waktu
d. bentuknya
e. cara mempertahankannya
11. Ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut ....
a. pengaturan hukum
b. kepastian pajak
c. peradilan yang bebas tidak memihak
d. perekonomian yang bebas
e. persamaan hak asasi manusia
12. Tujuan negara hukum secara umum adalah ….
a. membatasi hak rakyat
b. membatasi kekuasaan negara
c. melindungi hak asasi manusia
d. menjamin kesejahteraan rakyat
e. menjamin kekuasaan kepala negara
13. Salah satu unsur negara hukum menurut F. J Stahl adalah ....
a. kepala negara ditunjuk oleh parlemen
b. negara harus berdasarkan hukum
c. undang-undang dibuat oleh parlemen
d. kedaulatan rakyat berdasar perwakilan
e. menteri diangkat dan diberhentikan presiden
14. Salah satu prinsip bagi negara hukum adalah ....
a. mengutamakan kepentingan umum
b. kebebasan beragama harus dijamin
c. hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan
d. negara yang mempertahankan hukum secara pasif
e. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
15. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan ....
a. hukum yang menjamin ketertiban masyarakat
b. peraturan perandangan yang ditetapkan oleh rakyat
c. peraturan perundangan yang mengatur hubungan dalam negeri
d. hukum yang menjamin keamanan suatu wilayah tertentu
e. hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya
16. Peradilan tingkat pertama adalah ....
a. peradilan umum
b. peradilan negari
c. peradilan militer
d. peradilan tinggi
e. MA
17. Perkara-perkara yang menyangkut soal nikah, talak, rujuk, diselesaikan pada peradilan ….
a. khusus agama
b. umum negeri
c. tata usaha negara
d. peradilan adat
e. umum tinggi
18. Lembaga peradilan yang bertugas memberikan kasasi adalah ….
a. Mahkamah Agung
b. Pengadilan Tata Usaha Negara
c. Pengadilan Negeri
d. Mahkamah Militer
e. Pengadilan Tinggi
19. Pengajuan perkara dari peradilan negeri ke pengadilan tinggi disebut ...
a. grasi
b. banding
c. remisi
d. kasasi
e. peninjauan kembali
20. Alat pemerintah berupa kejaksaan negeri yang berada di kabupaten/kota yang bertindak sebagai ....
a. penyidik perkara
b. pembelaan umum
c. pemutusan perkara
d. penyitaan barang
e. penuntut umum
21. Pengadilan tingkat pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ....
a. peradilan khusus
b. peradilan istimewa
c. peradilan perkara berat dan lebih berat
d. peradilan KKN
e. peradilan banding dan kasasi
22. Bentuk pengkhususan peradilan dalam lingkungan peradilan umum adalah ....
a. Pengadilan Lalu Lintas
b. Pengadilan Agama
c. Pengadilan Militer
d. Pengadilan Tata Usaha Negara
e. Pengadilan Luar Biasa
23. Wewenang pengadilan tinggi antara lain ....
a. kerja sama dengan jaksa dengan jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata
b. memeriksa berkas-berkas perkara pada tingkat pertama untuk dilanjutkan ke MA
c. mengirimkan berkas-berkas perkara dan memberikan penilaian terhadap hakim
d. memberikan penilaian terhadap kinerja hakim yang ada di wilayah hukumnya
e. meminta pertanggungjawaban hakim bila ada perkara yang belum selesai
24. Perbuatan yang mencerminkan adanya kesadaran hukum adalah ….
a. menyantuni fakir miskin
b. melaksanakan penataan bersama
c. menolong korban kecelakaan
d. membayar pajak tepat waktunya
e. menyumbangkan dana untuk pembangunan jalan
25. Undang-undang tentang pemberatasan tindak pidana korupsi adalah ....
a. UU No. 21 Tahun 2000
b. UU No. 20 Tahun 2001
c. UU No. 28 Tahun 1999
d. UU No. 1 Tahun 1974
e. UU No. 31 Tahun 2002
26. Sumber hukum yang dikenal dari bentuknya disebut ….
a. sumber hukum universal
b. sumber hukum formal
c. sumber hukum tertulis
d. sumber hukum material
e. sumber hukum tak tertulis
27. Komisi yang mempunyai tugas memberantas korupsi adalah ....
a. BPK
b. KPK
c. LSM
d. KPKPN
e. KKN
28. Sumber hukum formal yang berupa keputusan-keputusan hakim adalah ….
a. statue
b. doktrin
c. yurisprudensi
d. costum
e. traktat
29. Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, kekuasaan yudikatif dipegang oleh ....
a. MA dan MK
b. Presiden dan menteri-menterinya
c. Pemerintah, DPR, dan Senat
d. DPR bersama dengan pemerintah
e. Menteri-menteri dan DPR
30. Norma adat, agama, kesusilaan dan kesopanan secara fundamental memilikii perbedaan dengan norma hukum dalam hal ....
a. sumber dan fungsinya
b. perintah dan larangannya
c. alat pemaksanya
d. ancaman dan sanksinya
e. tujuan dan tanggung jawabnya
Soal Esai / Uraian: Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
1. Apa tugas dan fungsi kejaksaan?
2. Bagaimanakah pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja?
3. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2001, sebutkan yang termasuk tindak pidana korupsi?
4. Jelaskan perbedaan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara!
5. Apa yang dimaksud korupsi oleh kerah putih?
Soal PPKN bab sistem hukum dan peradilan nasional telah kami bagikan, silahkan buka juga soal lain tentang mapel PPKN sebagai berikut :
Silahkan download soal di atas melalui link berikut.
Download Soal