MENPAN : TIDAK ADA REKRUTMEN CPNS PADA TAHUN 2016
Tuesday, December 29, 2015
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan, informasi mengenai adanya rekrutmen atau penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2016 nanti sebagai berita tidak benar(hoax).
Menurutnya, hingga kini pemerintah pusat belum akan menghentikan moratorium penerimaan CPNS, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal itu dikemukan Yuddy Chrisnandi, seusai menghadiri sebuah acara di Hotel Apita, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (28/12).
"Moratorium dipastikan diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Untuk kabar rekrutmen CPNS 2016, sekali lagi saya katakan itu hoax," kata Yuddy.
Politisi Partai Hanura itu mengatakan, pemerintah pusat memahami kekurangan tenaga pegawai yang banyak dialami pemerintah daerah, khususnya tenaga kesehatan maupun pendidikan. Karena itu, pemerintah membuka kesempatan melalui perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).
“Hingga kini pemerintah pusat masih memproses peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Saya janji proses tersebut berjalan cepat, agar dapat segera direalisasikan,” jelasnya.
Disinggung perbedaan rekrutmen P3K dengan CPNS, Yuddy menjelaskan, pegawai P3K tidak disediakan tunjangan pensiun sebagaimana PNS. Namun, untuk gaji pokok tidak ada perbedaan dengan PNS, disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan seseorang.
"Nilai tunjangan pensiun PNS sudah mencapai sekitar Rp 90 triliun setiap tahunnya. Makanya, rekrutmen P3K diperlukan," ujarnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK Diklat) Kota Cirebon, Anwar Sanusi mengatakan,Pemerintah Kota Cirebon telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1 miliar pada APBD tahun anggaran 2016 untuk rekrutmen CPNS. Namun, pihaknya juga telah mendengar informasi ketiadaan rekrutmen CPNS pada tahun depan.
"Di media sosial sempat berkembang informasi soal rekrutmen CPNS. Tapi kami sudah pastikan dengan Kemenpan RB, dan itu tak benar karena yang ada rekrutmen P3K," kata Anwar.
Terkait anggaran yang telah dialokasikan, menurut Anwar, akan dialihkan untuk rekrutmen P3K. Sebab, lanjut dia, tata cara P3K serupa dengan CPNS, dimana tesnya menggunakan sistem komputer.
Hanya saja, pihaknya belum dapat memastikan kuota P3K yang dibolehkan, mengingat petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun teknis (juknis) dari pusat belum ada. Menurutnya, sejauh ini Kota Cirebon kekurangan sekitar 2.500-3.000 pegawai.
"Dalam lima tahun terakhir, Kota Cirebon tidak ada rekrutmen CPNS. Kebutuhan terbanyak yakni tenaga kesehatan dan pendidikan," katanya.
Kekurangan tenaga pada kedua bidang itu, jelasnya, terjadi karena rata-rata tenaga kesehatan dan pendidikan yang diangkat tahun 1975-an di awal-awal Pemerintahan Presiden Soeharto, mulai memasuki masa pensiun pada tahun-tahun sekarang atau mulai 2013-an.
Awar pun berharap, juklak juknis terkait penerimaan P3K segera diterbitkan pemerintah pusat, setidaknya awal 2016 atau triwulan pertama tahun depan. Saat juklak dan juknis diterbitkan, dapat segera diketahui kuota untuk rekrutmen hingga pola kontrak kerja bagi pegawai bersangkutan bisa lebih jelas.*