Aksi Forum Honorer Untuk Menjadi PNS Mendapat Dukungan Dari DPR

desus pemerintah pusat tak akan mengangkat honorer katagori dua  Aksi Forum Honorer Untuk Menjadi PNS Mendapat Dukungan Dari DPR


Desas-desus pemerintah pusat tak akan mengangkat honorer katagori dua (K2) bisa menjadi polemik. Para honorer mendesak agar pemerintah mau mengakat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Forum Honorer Indonesia Kota Tangsel, Achmad Sofyan menjelaskan K2 seluruh Indonesia saat ini terus mendesak ke pemerintah pusat. Hingga kini masih menunggu keputusan dan akan dilakukan rapat bersama.

“Forum Honorer K2 seluruh Indonesia sedang mendesak agar pemerintah pusat menepati janji untuk mengangkatnya. Dalam waktu dekat ini kabarnya akan ada pertemuan di Jakarta untuk membahas nasib kami ke depan,” katanya.

Upaya itu sebut Sofyan sudah mendapatkan dukungan dari DPR RI. Para wakil rakyat mendesak kepada pemerintah agar menepati janji untuk mengangkat honorer yang telah mengabdikan lebih dari lima tahun bahkan sampai ada yang 20 tahun.

Aksi forum honorer mendapat dukungan dari DPR RI agar sebaiknya pemerintah peduli dan menepati janji supaya diangkat menjadi CPNS,” tambahnya.

Ia pun mendesak kepada Pemkot Tangsel agar turut mendukung upaya honorer Tangsel menuntut kebijakan pengangkatan. Sofyan menyebutkan data dari 2013 silam yang sudah masuk K2 ada 1.466 orang, terhitung dari 2014 ke bawah atau batas minimal 5 tahun.

“Berdasarkan aturan pengangkatan honorer K2 itu minimal 5 tahun sementara yang sesuai itu di Tangsel ada seribu lebih dan ini cukup banyak. Seperti di kantor kecamatan dan kelurahan sampai ada yang 15 tahun hingga 20 tahun,” katanya.

Selama ini honorer seolah kurang mendapatkan kesejahteraan. Honor untuk lulusan SMA kisaran Rp 1 hingga 1,5 juta sedangkan lulusan S1 Rp 2 juta. Itu tidak ada tunjangan apapun termasuk kesehatan.

“Honor yang diperoleh dibawah upah minimum rata-rata. Tentunya ini sangat memprihatinkan termasuk juga tidak dapat tunjangan BPJS Kesehatan,” paparnya.

Sementara, Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan jika memang pemerintah pusat tidak mampu mengakomodir k2, Pemkot Tangsel siap menampung. Justru menurut ia, akan lebih efektif dari segi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Terelbih Tangsel memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan dan kesehatan.


“Tentunya jika melihat secara keuangan kami sanggup dan lebih efektif daerah memiliki kewenangan tersebut,”katanya.

Sumber https://www.pgrionline.com/

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel