Ciri-ciri Budaya Politik Indonesia
Saturday, December 26, 2015
Bertolak dari pemaparan sejarah pola budaya politik masyarakat Indonesia di atas, Afan Gaffar (2002: 106) merumuskan bahwa ada tiga ciri dominan yang terdapat pada budaya politik Indonesia, yaitu sebagai berikut:
a. Hirarki yang tegar/ketat
Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan yang tegas antara penguasa dengan rakyat biasa. Kedua strata tersebut terpisah oleh tatanan hirarkis yang sangat ketat.
Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain terlihat pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
Penguasa cenderung menganggap dirinya sebagai pengayom yang baik hati. Sebaliknya rakyat dianggap sebagai pihak yang rendah derajatnya. Implikasi negatif lainnya dapat dilihat dalam soal kebijakan publik.
Penguasa atau pemerintah adalah pihak yang berhak merumuskan dan menentukan kebijakan publik, sedangkan rakyat cenderung tidak diajak berdialog dan kurang didengar apresiasinya.
Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain terlihat pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
Penguasa atau pemerintah adalah pihak yang berhak merumuskan dan menentukan kebijakan publik, sedangkan rakyat cenderung tidak diajak berdialog dan kurang didengar apresiasinya.
b. Kecenderungan patronage
Pola hubungan patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia. Hubungan semacam ini oleh James Scott disebut sebagai pola hubungan patron-client. Pola hubungan ini sifatnya individual. Antara dua individu, yaitu patron dan client, terjadi interaksi timbal-balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Pihak patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan, dan materi, sedangkan pihak client memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan kesetiaan.
Pola hubungan semacam ini akan tetap terjaga selama kedua belah pihak memiliki sumber daya tersebut. Kalau tidak demikian, masing-masing pihak akan mencari pihak lain yang akan dijadikan entah sebagai patron ataupun sebagai client. Meski demikian, karena pada umumnya pihak patron memiliki sumber daya yang lebih besar dan kuat, pola hubungan semacam ini cenderung lebih menguntungkan pihak patron.
c. Kecenderungan neo-patrimonialistik
Salah satu kecenderungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecenderungan munculnya budaya politik yang bersifat neopatrimonialistik, artinya, meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Sumber https://blogomjhon.blogspot.com/